Pemko Pekanbaru Evaluasi Program 1 ASN 1 RW, Temukan Kendala Pendataan Warga di Lapangan


Kamis, 30-4-2026


Pemko Pekanbaru Evaluasi Program 1 ASN 1 RW, Temukan Kendala Pendataan Warga di Lapangan

PEKANBARU--Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penugasan 1 ASN 1 RW yang telah berjalan di Kecamatan Binawidya dan Sail. Rapat evaluasi dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, digelar di aula lantai II Kantor DPM-PTSP Pekanbaru, kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (29/4/2026).


Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Syamsuwir, Kepala BKPSDM Samto, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ardiansyah Eka Putra. Dalam forum itu, pihak kelurahan dan para ASN yang bertugas di tingkat RW diminta memaparkan capaian sekaligus kendala selama pelaksanaan program.


Ingot Ahmad Hutasuhut menjelaskan, program 1 ASN 1 RW di dua kecamatan tersebut telah berjalan sekitar tiga bulan sebagai proyek percontohan. Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil sekaligus hambatan di lapangan.


“Tentu kita ingin mengetahui capaian yang sudah diraih selama tiga bulan terakhir di dua kecamatan pilot project ini, termasuk kendala yang dihadapi,” ujarnya.


Dari hasil evaluasi, ditemukan sejumlah kendala, salah satunya masih adanya warga yang belum bersedia didata oleh ASN yang bertugas di RW. Hal ini diduga terjadi karena sosialisasi program yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.


“Ini program baru, sehingga sosialisasinya mungkin belum maksimal. Masih ada warga yang ragu dan komunikasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan baik,” jelasnya.


Pemko Pekanbaru, lanjut Ingot, akan menyiapkan skema dan sistem yang lebih baik agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih efektif dan diterima masyarakat.


Menurutnya, pendataan warga oleh ASN di RW sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.


“Data ini sangat penting agar kita mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Karena data Disdukcapil dan kondisi riil di kelurahan bisa berbeda,” katanya.


Ia menambahkan, data lapangan akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih akurat, baik untuk pembangunan maupun penyaluran bantuan sosial.


“Kalau data aktual bisa kita peroleh dengan baik, insya Allah perencanaan pembangunan akan lebih efektif dan bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya.


Sebagai informasi, program 1 ASN 1 RW resmi diluncurkan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho pada 12 Februari 2026. Program yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ini bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memperbarui data penerima bantuan sosial di tingkat warga. [rr/pgi]

Penulis Riau Raya
Editor Lukman Hakim
  • BERITA TERKAIT

  • TAG TERKAIT