SIAK--Di tengah tekanan fiskal daerah, Kabupaten Siak menggebrak sektor industri maritim yang selama ini nyaris tidur di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Ditandai dengan peresmian pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) dan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 km yang semuanya berasal dari dana swasta di kawasan industri milik Pemda.

Bersama para pihak, Pemkab Siak berhasil meyakinkan PT MNS untuk menanamkan nilai investasi senilai Rp 300 miliar lebih, di mana tahap pertamanya direalisasikan sebesar Rp 100 miliar lebih. Bupati Siak Dr Afni Z menyatakan galangan kapal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar se-Sumatera.

Peresmian dimulainya pembangunan galangan kapal ini dilakukan langsung Bupati Siak Dr Afni didampingi jajaran komisaris dan direksi PT MNS serta jajaran komisaris dan direksi PT KITB, Forkompimda, Kadin Riau, DPRD, LAM Siak, dan masyarakat.

Bupati Afni mengapresiasi komitmen PT MNS mengucurkan investasi besar di KITB, menandai babak baru geliat ekonomi sektor maritim di kawasan industri tersebut. “Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Saya berterimakasih kepada PT MNS yang dengan berani mengucurkan investasi besar di KITB. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujar Afni dalam sambutannya, Senin (20/4/2026).

KITB, kata Afni, diproyeksikan menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan Provinsi Riau dan Sumatera. Lokasi ini diharapkan menjadi jalur distribusi pasokan komoditi baik ke dalam maupun keluar Provinsi Riau, ataupun lintas negara. 

Dengan menggandeng pihak swasta menanamkan investasi di Siak, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). KITB menurutnya adalah harta karun yang dimiliki oleh Siak dan mulai dibenahi pelan-pelan. 

“Meski sempat ditinggal dalam kondisi sulit, pelan-pelan KITB kita benahi. Kawasan ini menjadi harga mati untuk terus dikembangkan. Saya juga meminta agar kawasan ini ditata ulang. Investasi dipermudah, proses izin dipercepat, aturan hukumnya diperjelas, agar investor tidak ragu dan memiliki kepastian berinvestasi di sini. Saya ingatkan kepada jajaran saya, jangan ada pungli-pungli kepada para investor,” tegas Afni.

KITB bisa dikatakan sudah lama 'tertidur'. Padahal instrumen pengembangan kawasan ini sudah lengkap. Mulai dari pengelola, payung hukum dalam bentuk Perda, bahkan pernah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, faktanya kawasan industri hanya tinggal judul saja, sementara industrinya tidak pernah ada. Tanah terus berkurang karena peralihan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Investor yang katanya akan membangun bermacam industri itu sampai saat ini belum terlihat. Bahkan lahan yang sudah mereka kuasai masih semak belukar. 

“Saya mau yang seperti ini ditata ulang. Jajaran direksi  KITB harus mengkaji SHGB yang sudah dialihkan. Tenant-tenant yang sudah menguasai lahan itu harus diberi peringatan. Tanyakan kapan bangun? Kalau mereka serius, bantu proses cepat perizinannya. Saya mau tenant-tenant yang lain wajib seperti MNS ini. Beberapa bulan yang lalu mereka ekspose rencana bisnis di depan saya, kita yakinkan dan alhamdulillah hari ini ground breaking. Ini namanya bukan omon-omon,” ujar Afni disambut tepuk tangan. 

Ditambahkan Afni, kementerian perhubungan juga berjanji bahwa pengelolaan kawasan pelabuhan akan diberikan kembali kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah. Prosesnya sedang dipersiapkan. Karena syarat dari kementerian, BUP harus baru, bukan yang lama.

“Saya juga mohon doa, agar pelabuhan di kawasan ini kembali kita kelola. Pasca ambruknya jembatan pelabuhan, saya langsung menghadap Bapak Menteri Perhubungan. Alhamdulillah beliau berjanji pengelolaan kawasan ini akan tetap diberikan kepada BUMD Siak, dengan catatan BUP-nya harus baru. Sekarang ini tengah kita siapkan,” sebut Afni.

Sementara itu, Direktur PT MSN Yudi Utomo menjelaskan, pembangunan galangan kapal ini sejak dimulai pembangunan hingga pengoperasian akan menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 200 orang. Dengan komposisi mayoritas adalah tenaga kerja lokal dengan baground keahlian tehnik, dibuktikan dengan KTP Siak. 

“Sejak dibangun hingga beroperasi nanti kami membutuhkan kurang lebih 200 orang tenaga kerja. Spesifikasinya mayoritas tentu tenaga teknik, terutama teknik pengelasan. Kami mengikuti saran Ibu Bupati untuk memprioritaskan warga Siak,” sebut Yudi.

Berbicara potensi pasar, Yudi menjelaskan bahwa potensinya sangat tinggi. Dibuktikan berdasarkan hasil kajian fisibility study di mana tercatat arus kapal luar dan dalam negeri di Provinsi Riau sebanyak 8.539 untuk kapal dalam negeri dan 331 untuk kapal luar negeri. Keunggulan galangan yang dibangun oleh PT MNS lokasinya dekat dengan muara, menghadap langsung Selat Padang. Ditambah lagi Group PT MNS mengoperasikan 123 kapal milik sendiri. 

“Lokasi ini sangat strategis, apalagi kami percaya komitmen kepemimpinan Ibu Bupati yang ramah investor, makanya kami tidak ragu untuk berinvestasi tahap pertama Rp 100 miliar lebih di sini. Berdasarkan kajian kami ada 8.539 lalu lintas kapal domestik, dan 331 kapal luar negeri yang keluar masuk Provinsi Riau. Selain itu sampai tahun ini tidak ada galangan kapal lain lagi yang tersedia,” urainya.

Selain membangun galangan kapal, PT MNS juga membangun investasi fasilitas pemurnian air sendiri. Selain itu akses jalan sepanjang 1,2 km dibangun dengan nilai lebih dari Rp 7 miliar, untuk mempermudah jalur akses di kawasan industri.

“Di sini kami juga membangun fasilitas reverse osmosis (RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tantangan membangun di KITB inikan ketersedian air bersih, kami Insy Allah mandiri. Begitu juga dengan jalan, setelah mendapat arahan dan dukungan Pemda Siak, kami bangun jalan sekitar Rp 1,2 miliar di sini,” pungkasnya. [rr/mcr]