SELATPANJANG--Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung, Senin (30/3/2026). Fraksi-fraksi menguji substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.

Sejumlah fraksi menilai masih terdapat kesenjangan antara data yang disajikan dengan kondisi di lapangan. Terutama dalam isu kemiskinan, pengangguran, hingga pemerataan pembangunan.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali SE menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan. "Agenda pokok rapat paripurna hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar LKPJ Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2025," ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicara Tengku Mohd Nasir SE menilai LKPJ belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat yang sesungguhnya. Ia menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan yang dinilai terlalu drastis dan belum memiliki penjelasan yang kuat terkait dampaknya.

"Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara data statistik dengan realita objektif. Penurunan 2,64 persen itu sangat drastis, tetapi daya ungkitnya tidak jelas," ujarnya.

PDI Perjuangan mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada penyusunan laporan yang hanya menampilkan angka-angka capaian tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. "Masyarakat tidak membutuhkan laporan yang indah, tapi perubahan yang nyata," pungkasnya.

Sementara itu, Fraksi PAN melalui Syaifi Hasan AMd memberikan apresiasi terhadap capaian di sektor pendidikan dan kesehatan, namun menilai masih terdapat ketimpangan fasilitas dan kualitas layanan. "Kami bangga atas prestasi tenaga pendidik, namun sarana prasarana pendidikan masih perlu perhatian serius," katanya.

Di sisi lain, PAN menyoroti persoalan pengangguran yang dinilai masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat. "Penurunan angka pengangguran belum berarti masyarakat sejahtera, karena kenyataannya masih banyak yang kesulitan mencari kerja," tegasnya.

PAN juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat tanpa diiringi peningkatan pelayanan publik. "Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban masyarakat tanpa ada peningkatan kualitas layanan," ujarnya.

Fraksi PKB Plus PSI menilai pembangunan telah berjalan, namun belum sepenuhnya merata. H Idris MSi menyebut perlunya perbaikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Secara umum pembangunan tahun 2025 berjalan cukup baik, namun masih perlu perbaikan agar dampaknya lebih merata," ujarnya.

Mereka menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. "Pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif dan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.

Fraksi ini juga mengingatkan potensi dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai yang dapat mempengaruhi stabilitas birokrasi. "Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tantangan baru, termasuk bagi ASN dan PPPK," katanya.

Fraksi Golkar menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah. H Hatta SM menyebut meski LKPJ tersusun baik, substansinya perlu perhatian serius.

"Secara materi maupun isi sudah baik, namun terhadap beberapa realita yang kurang maksimal perlu menjadi perhatian serius," ujarnya.

Golkar juga menilai ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi. "Perlu upaya yang kuat dalam menggali sumber-sumber PAD agar kemandirian fiskal meningkat," lanjutnya.

Selain itu, persoalan tunda bayar kembali disorot sebagai masalah berulang. "Kami mencatat sudah dua tahun terjadi tunda bayar. Ini harus menjadi evaluasi serius agar tidak terulang kembali," katanya.

Fraksi Gerindra menilai LKPJ masih bersifat normatif dan belum menggambarkan kondisi secara utuh. Mulyono SE MIKom menegaskan perlunya perbaikan dalam perencanaan.

"LKPJ tahun 2025 masih sangat normatif dan belum menggambarkan secara utuh kinerja penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya. 

Ia juga menyoroti capaian pendapatan daerah. "Realisasi hanya 81,51 persen dari target. Ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan," katanya.

Gerindra meminta transparansi terkait PAD serta mendorong optimalisasi sektor migas. "Target Rp 264 miliar lebih, realisasi hanya Rp 111 miliar atau 42,17 persen. Mohon penjelasan dan klarifikasinya," ujarnya.

Pemda harus lebih aktif mengurus hak PI 10 persen dari blok Migas. Gerindra bahkan mengingatkan potensi kemiskinan ekstrem jika tidak ada langkah konkret.

"Kami khawatir Meranti bisa masuk kategori kemiskinan ekstrem jika tidak ada langkah konkret," tegasnya.

Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD dan memperjelas arah pembangunan ekonomi. Rosihan Afrizal SH menekankan pentingnya terobosan baru.

"Kami berharap ada inovasi potensi sumber daya guna meningkatkan PAD sehingga mampu mencapai kemandirian fiskal," ujarnya.

Mereka meminta kejelasan arah kebijakan ke depan. "Kami ingin penjelasan konkret mengenai target pertumbuhan ekonomi 2026 dan program prioritasnya," ujarnya.

Meski demikian, NasDem tetap memberikan apresiasi. "Kami mengapresiasi penghargaan UHC dan prestasi tenaga kependidikan yang diraih pemerintah daerah," tutupnya.

Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap pemerataan layanan dasar yang dinilai masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Melalui juru bicara Fazrul Amraini SPd, PKS menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi dari sejauh mana pelayanan dasar benar-benar hadir secara merata.

"Kualitas pendidikan dan kesehatan harus benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil," ujarnya.

Menurut PKS, masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas layanan antara wilayah pusat dan pinggiran. Kondisi geografis Meranti yang terdiri dari pulau-pulau dinilai membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih inovatif dan adaptif.

Mereka menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan akses, kualitas tenaga layanan, serta sarana prasarana harus terus diperkuat.

PKS berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi konkret agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan dasar hanya karena keterbatasan akses dan jarak.

Fraksi PPP Demokrat menyampaikan pandangan komprehensif dengan mengurai berbagai sektor pembangunan secara rinci. Suji Hartono SE menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis menyeluruh terhadap LKPJ yang disampaikan.

"Setelah kami menganalisa secara seksama, penyampaian LKPJ kepala daerah tentang capaian dan permasalahan pembangunan, maka Fraksi PPP Demokrat memberikan beberapa catatan penting," ujarnya.

Mereka mendorong reformasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. "Pemerintah daerah harus merubah pola pemungutan pajak dan retribusi, melakukan restrukturisasi yang sistematis serta pendataan yang akurat dan terbuka terhadap objek pajak," tegasnya.

Di sisi belanja, PPP Demokrat menilai masih perlu optimalisasi. "Realisasi belanja 81,33 persen perlu menjadi perhatian, karena masih ada program yang belum tepat waktu," katanya.

Mereka juga menyoroti besarnya Silpa agar dapat dimanfaatkan lebih efektif. "Kami menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan agar SiLPA dapat diminimalkan dan dimanfaatkan lebih efektif," ujarnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor infrastruktur, khususnya drainase. "Program drainase hanya mencapai 11,87 persen dari target. Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh," tegasnya. (Rilis Humas Setwan)